Dilansir dari The Times of Israel, penyebab mogok kerja para diplomat dan atase militer itu karena Kementerian Keuangan mewajibkan mereka mengembalikan seluruh uang yang didapat dari hasil pengembalian (reimbursment) terkait kegiatan operasional. Tidak terima dengan kebijakan itu, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pertahanan dan Serikat Buruh Histadrut berkoordinasi untuk melakukan aksi mogok.
Aksi itu dimulai pada pukul 01.00 waktu Israel.
"Karena kebijakan Kementerian Keuangan Israel yang melanggar kesepakatan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2019, dan prosedur itu berlaku hanya satu sisi menggantikan aturan yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, maka kami terpaksa menutup kegiatan kedutaan," demikian isi pernyataan seluruh kedutaan Israel melalui berbagai akun media sosial.
"Kami tidak akan melayani permintaan kekonsuleran dan tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kedutaan atau konsulat," lanjut pernyataan itu.
Hal ini kemungkinan bakal menyulitkan warga Israel yang akan bepergian ke luar negeri, atau urusan lain seperti kehilangan paspor atau urusan gawat darurat. Di samping itu, kerja sama keamanan dan militer serta proses penjualan senjata dari dan ke Israel kemungkinan bakal terganggu.
Masalah yang dipersoalkan adalah biaya kegiatan operasional kedutaan yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Mulai dari pemeliharaan bangunan, anggaran untuk menggelar pertemuan, transportasi, alat tulis kantor, komunikasi dan lainnya.
Kementerian Keuangan berkeras kebijakan itu diambil untuk menekan dan mengubah proses pengembalian uang dan pajak yang melambung. Sedangkan bagi para diplomat hal itu dirasa semakin menyulitkan mereka, di samping keluhan gaji yang rendah.
Para diplomat Israel juga mengeluhkan fasilitas yang mereka dapatkan terlampau minim.
"Diplomat Israel selalu berjanji untuk selalu memperkuat negara. Sayangnya, keputusan Kementerian Keuangan membuat kami tidak punya pilihan karena kepentingan utama Israel rentan tercederai. Kami berharap krisis ini segera menemukan jalan keluar," lanjut pernyataan itu.
Bukan kali ini saja diplomat dan pegawai Kementerian Luar Negeri Israel berunjuk rasa. Pada Januari 2011 mereka pernah berdemonstrasi menuntut kesejahteraan sehingga Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, batal mengunjungi Israel.
Tiga tahun kemudian, mereka kembali berdemo dan kali ini melakukan mogok kerja dan menutup Kementerian Luar Negeri di Yerusalem dan 103 perwakilan diplomatik di seluruh dunia.
Pada November 2014, Serikat Buruh Histadrut meneken perjanjian dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan gaji para diplomat Israel. Namun, sampai saat ini hal itu tidak kunjung terlaksana.
Di sisi lain, anggaran untuk Kementerian Luar Negeri juga terus dipangkas. Pada September lalu, mereka menyatakan terpaksa menghentikan sementara seluruh kegiatan diplomatik di seluruh dunia akibat kekurangan anggaran.
Alhasil kegiatan diplomatik seperti lawatan dinas luar negeri, perumusan pakta dan usulan diplomatik, menyambut rombongan jurnalis dan diplomat asing, serta renovasi bangunan perwakilan diplomatik dan Kementerian Luar Negeri ditangguhkan sementara.
Sampai saat ini Israel mempertahankan 69 kedutaan, 23 konsulat, dan lima misi khusus termasuk di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Berdasarkan laporan perwakilan negara Yosef Saphira pada Mei lalu, terungkap banyak diplomat Israel hidup pas-pasan ketika bertugas di luar negeri. Bahkan menurut dia, sebanyak 250 kediaman duta besar dan staf diplomatik kondisinya mengkhawatirkan. (ayp/ayp)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2NmEKU0
via IFTTT
No comments:
Post a Comment