Penyelidik PBB Sindir Suu Kyi yang Bungkam soal Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelidik Khusus Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yanghe Lee, mencibir sikap pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dia anggap 'cuci tangan' dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya. Dia meminta Suu Kyi jangan tutup mata dan menelan begitu saja informasi yang disampaikan anak buahnya selama ini tentang perlakuan terhadap Rohingya.

"Dia harus mengambil langkah dan mulai buka suara tentang perlakuan terhadap etnis Rohingya yang sudah menderita bertahun-tahun," kata Lee kepada AFP, Rabu (4/9).

"Sekarang waktunya dia bicara dan mulai menyebut mereka sebagai Rohingya," ujar Lee.

Selama ini pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara mereka. Mereka menyebut Rohingya dengan julukan 'Bengali', dan menganggapnya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh.

Lee yang merupakan profesor di salah satu universitas di Seoul, Korea Selatan, selama ini dilarang masuk ke Myanmar karena kritikan pedas itu. Dia juga tidak segan menyindir sang presiden, Moon Jae-in, yang dianggap tutup mata terhadap pelanggaran HAM di Myanmar.

"Presiden kami di masa lalu adalah seorang advokat HAM. Namun, saya khawatir kini dia tidak lantang membicarakan soal HAM," ujar Lee.

Korsel saat ini juga tercatat sebagai negara penanam modal keenam terbesar di Myanmar. Menurut Lee, hal itu memperlihatkan pemerintah Korsel tutup mata dan bahkan 'turut serta' secara tidak langsung dalam pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Myanmar.

"Saya kira memalukan Korsel bergabung sebagai salah satu negara yang mendahulukan kepentingan ekonomi ketimbang penderitaan rakyat," ucap Lee.

Suu Kyi di masa lalu adalah tokoh pro demokrasi Myanmar. Dia bahkan bertahun-tahun menjadi tahanan rumah rezim junta Myanmar, tetapi berhasil mendapat hadiah Nobel dalam bidang perdamaian.

Pada 2015, setelah hukuman tahanan rumahnya dicabut, Suu Kyi dan partai yang didirikannya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak di pemilu Myanmar. Namun, selama dia menjadi pejabat pemerintah justru bungkam dan selalu menghindar ketika disinggung soal persekusi terhadap etnis Rohingya.

Hal itu mengakibatkan sekitar lebih dari 700 ribu orang etnis Rohingya kabur ke perbatasan Bangladesh menyelamatkan diri dari pembantaian yang dilakukan aparat dan kelompok radikal Buddha di Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Pada Juli lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan sejumlah perwira karena diduga turut terlibat dalam pembantaian terhadap etnis Rohingya. Sedangkan Suu Kyi sampai saat ini masih melenggang, tetapi reputasinya sebagai aktivis pro demokrasi dipertanyakan. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2PHkTTU
via IFTTT