Trump Tolak Hadir di RDP Dewan Perwakilan Terkait Pemakzulan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menolak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan pada Rabu mendatang, sebelum fraksi Demokrat merampungkan hasil penyelidikan mereka terkait proses pemakzulan presiden.

Mereka kembali menyatakan keberatan dengan proses upaya pemakzulan yang dianggap tidak sesuai aturan.

"Penyelidikan yang tidak berdasar dan berat sebelah ini melanggar seluruh aturan sejak masa lalu, terkait dengan hak-hak pribadi dan kesetaraan," kata penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, seperti dilansir Associated Press, Senin (2/12).

Dalam rapat dengar pendapat pada lusa, fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan akan mengungkap hasil penyelidikan mereka terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Trump.

Sedangkan menurut Komisi Intelijen Dewan Perwakilan, isi laporan penyelidikan itu akan memaparkan upaya Trump yang mencoba menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menyelidiki dugaan korupsi Hunter Biden, anak dari kandidat bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Nantinya, hasil penyelidikan itu akan dipaparkan di depan empat pakar hukum. Mereka yang nantinya akan menentukan apakah hal itu bisa menjadi dasar bagi Komisi Hukum untuk merumuskan naskah pemakzulan untuk Trump.

Cipollone mendesak fraksi Demokrat untuk memaparkan lebih lanjut mekanisme rapat dengar pendapat itu.

Dewan Perwakilan sudah memberikan keleluasaan bagi Trump dan kuasa hukum kepresidenan untuk memeriksa silang saksi dan bukti-bukti sebelum mereka memaparkannya ke depan komisi hukum.

Akan tetapi, Trump tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan.

Di sisi lain, fraksi Demokrat bersiap untuk mencantumkan dugaan upaya merintangi penyelidikan pemakzulan karena Trump memerintahkan seluruh anak buah dan anggota kabinet untuk tidak memberikan dokumen atau kesaksian meski diminta secara resmi melalui surat.

Fraksi Demokrat menyatakan berharap melakukan pemungutan suara terakhir terkait upaya pemakzulan pada 25 Desember mendatang.

Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan Trump akan menjalani sidang oleh Senat pada Januari 2020 mendatang.

Trump menyatakan jika tidak hadir langsung, kemungkinan dia akan menyampaikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat itu secara tertulis, sesuai saran penasihat kepresidenan. Namun, fraksi Demokrat menyatakan justru menyetujui usulan Trump.

[Gambas:Video CNN]

"Demokrat menggelar sidang dengar pendapat upaya pemakzulan paling konyol sepanjang sejarah. Baca transkripnya, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan atau dinyatakan keliru," cuit Trump melalui akun Twitter.

Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Zelensky supaya melakukan penyelidikan terhadap anak Joe Biden, Hunter. Joe Biden bakal menjadi rival Trump di pilpres mendatang.

Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer AS. Melalui beberapa kali komunikasi telepon, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.

Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal. Trump berkali-kali membantah tuduhan tersebut dan merasa seolah-olah sedang menjadi korban pembunuhan karakter.

Jika Dewan Perwakilan yang dikuasai Partai Demokrat memutuskan memakzulkan Trump, maka sang presiden akan menghadap Senat yang dikuasai Partai Republik untuk disidang.

Meski demikian, melihat peta politik seperti itu Senat harus membuktikan tuduhan yang disampaikan Dewan Perwakilan, tetapi belum tentu akan mendepak Trump dari kursi kekuasaannya. (fls/ayp)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2Y8sWcE
via IFTTT