Jejak OPM di Tangan Wenda Bersaudara

Jakarta, CNN Indonesia -- Lima puluh tahun sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar pada 1969, gerakan menuntut Papua dan Papua Barat berpisah dari Indonesia bergema. Sejumlah tokoh separatis Papua kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 1965.

Meski kini tokoh-tokoh OPM banyak yang berpisah karena perbedaan klan dan kepentingan, beberapa kelompok pecahannya yang dipimpin oleh 'generasi muda' tokoh separatis Papua hingga kini masih eksis.

Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement pada 2015 lalu menyebutkan bahwa banyak kelompok pecahan OPM berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Organisasi-organisasi tersebut berupaya menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. Salah satu di antaranya adalah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

WPNCL didirikan pada 2005 lalu di Vanuatu, selatan Pasifik. Organisasi itu beroperasi di wilayah perbatasan Papua Nugini-Indonesia.

Mathias Wenda menjadi komandan tertinggi WPNCL dan melarikan diri ke Papua Nugini sejak 1980.

Sementara saudanya, Benny Wenda mendirikan ULMWP yang kini dianggap sebagai salah satu pimpinan Gerakan Papua Merdeka. Benny dan keluarganya mengasingkan diri di Inggris sejak 2002 setelah melarikan diri dari penjara atas tuduhan mendalangi berbagai aksi kekerasan di Papua.

Seperti halnya Mathias, Benny dikabarkan juga sempat melarikan diri ke Papua Nugini untuk kemudian meminta suaka kepada pemerintah Inggris. Kendati hingga kini, pemerintah Inggris tidak pernah terbuka mengungkap status kewarganegaraan Benny.

Melalui gerakan Gree West Papua, keduanya diketahui mendirikan kantor di Oxford, Inggris pada 2014. Hal ini mengundang protes keras dari Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa terhadap pemerintahan Perdana Menteri David Cameron.

Wenda bersaudara diketahui vokal mencari dukungan kemerdekaan Papua. Isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu upaya keduanya menggalang dukungan.

Usai bebas dari jajahan Perancis dan Inggris pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye, bahkan menyatakan kemerdekaan negaranya itu belum sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia, termasuk Papua Barat, terbebas dari kolonialisme.

Pada sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya menyinggung masalah di Papua. Mereka bahkan mendesak PBB mengusut dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih.

Pada Januari lalu, Tabimasmas bahkan menyelundupkan Benny dalam delegasinya ketika bertemu dengan Komisatis Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet di Jenewa.  Benny turut memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang kepada Bachelet.

Saat itu, Indonesia melalui perwakilan tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja "mengelabui KT HAM" dengan melakukan langkah manipulatif dengan menyusupkan Benny Wenda dalam delegasi Vanuatu.

Pada perayaan HUT OPM tahun ini, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengakui tidak memberikan izin kegiatan masyarakat secara berkelompok untuk kegiatan tersebut.

Polda Papua mengatakan pihaknya memperketat area rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan menerjunkan 1.300 personel di kawasan pegunungan tengah dan wilayah operasi PT Freeport.

Kepolisian Resor Jayapura bahkan mengamankan 34 warga anggota dan simpatisan KNPB yang diduga berencana menggelar kegiatan terkait HUT OPM. (rds/evn)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2P0SCnD
via IFTTT