Benny juga mendorong Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) untuk segera mengunjungi provinsi paling timur di Indonesia itu demi memastikan situasi di wilayah tersebut.
"Pembantaian dan kekerasan terus terjadi menyusul pengerahan 16 ribu tentara Indonesia (ke Papua) sejak Agustus lalu. OHCHR harus mengunjungi Papua Barat sekarang, dan negara kepulauan di Pasifik harus membantu merealisasikan ini," kata Benny melalui surat elektronik yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (24/9).
Menurut Benny, sekarang adalah waktu yang tepat bagi OHCHR untuk mengunjungi Papua. Langkah itu, paparnya, sejalan dengan seruan negara Pasifik dalam dokumen joint communique yang disahkan dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada pertengahan Agustus lalu.
Dalam dokumen tersebut, negara Pasifik mendesak OHCHR menyelidiki situasi HAM yang memburuk di Papua dalam satu tahun terakhir. Sejumlah negara Pasifik seperti Vanuatu dan Tuvalu memang telah lama menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Negara-negara tersebut bahkan beberapa kali mengangkat isu tersebut dalam rapat PBB, sebuah langkah yang selalu dikecam Indonesia.
"Ini adalah saatnya OHCHR mengunjungi Papua, sejalan dengan dokumen communique yang dirilis pada 16 Agustus kemarin. Saya juga menyerukan Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin OHCHR masuk ke Papua. Waktu kunjungan OHCHR itu sekarang, tidak boleh ada lagi penundaan," kata Benny.
Dalam surelnya, Benny menyoroti kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, terutama di Wamena. Unjuk rasa berujung rusuh di Wamena pada awal pekan ini diduga terjadi karena dipicu perkataan rasisme. Aksi itu sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di Wamena.
Massa dilaporkan membakar dan merusak sejumlah fasilitas milik pemerintah dan swasta, termasuk kendaraan bermotor. Sebanyak 26 orang tewas dalam kerusuhan itu.
"Kemarin di Wamena, aparat keamanan Indonesia menembak kerumunan siswa SMA yang tengah menggelar protes. Dan seorang guru Indonesia melontarkan kata-kata rasialisme kepada mereka (siswa Papua)," ucap Benny.
Sementara Polri menyebut kerusuhan di Wamena dipicu oleh peredaran berita hoaks terkait rasialisme. Sementara di Jayapura kerusuhan berawal dari permintaan mahasiswa eksodus agar pihak Universitas Cenderawasih membentuk posko untuk mahasiswa eksodus.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan kerusuhan dipicu oleh kabar yang belum jelas dari SMA PGRI. Di sekolah itu disebut Tito ada seorang guru sedang mengajar, lalu meminta muridnya tidak berkata keras. Namun yang didengar oleh para murid justru perkataan 'kera'.
"Mungkin tone di Papua berbeda dengan tempat lain. Nah itu terdengarnya S-nya agak lemah," ujar Tito.
Polisi masih menyelidiki kabar tersebut. Sebab, kata Tito, kabar tersebut disebar oleh kelompok yang berafiliasi dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan berkembang di masyarakat. Kelompok itu menyebar isu dengan mengenakan seragam SMA. (rds/dea)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2lk7ToR
via IFTTT
No comments:
Post a Comment