"Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB serta mengancam kelangsungan proses perdamaian Palestina-Israel," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (11/9).
Dalam pernyataan itu, Indonesia menyerukan kembali penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara dan "segala parameter yang disepakati internasional."
Indonesia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera merespons pernyataan Netanyahu yang dianggap berbahaya itu.
Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mencaplok Lembah Jordan, wilayah besar di Tepi Barat, jika menang pemilihan umum yang akan diadakan pekan depan.
"Hari ini, saya mengumumkan niatnya, setelah pembentukan pemerintah baru, untuk menerapkan kedaulatan Israel di Lembah Yordan dan utara Laut Mati," ucap Netanyahu dalam pidatonya yang disiarkan langsung di saluran TV Israel kemarin.
Netanyahu menuturkan anekasi itu akan dilakukan "segera setelah pemilu jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari warga Israel."
Janji itu diutarakan Netanyahu setelah partainya kalah dalam pemilihan parlemen pada April lalu. Ia bahkan berjanji akan mencaplok seluruh pemukiman yang telah didirikan Israel di Tepi Barat.
Namun, ia menganggap langkah besar itu akan memakan waktu lebih lama dan emmbutuhkan "koordinasi maksimal dengan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel.
"Karena menghormati Presiden Trump dan kami sangat percaya dengan persahabatan kedua negara, saya akan menunggu (pencaplokan) sampai proposal politik perdamaian Timur Tengah gagasa Presiden Trump diumumkan," ucap Netanyahu seperti dikutip Reuters.
Negara Arab mengecam rencana Netanyahu itu. Senada dengan Indonesia, negara-negara Arab menganggap rencana pencaplokan Tepi Barat akan semakin mempersulit progres perdamaian Israel-Palestina.
Sekitar 65 ribu warga Palestina dan 11 ribu warga Israel tinggal di Lembah Jordan dan utara Laut Mati. (rds/dea)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2AcLDkx
via IFTTT
No comments:
Post a Comment