Australia Didesak Turun Tangan Setop Kerusuhan di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74, Vanuatu juga meminta Australia turun tangan menangani konflik di wilayah paling timur Indonesia itu.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Ragenvanu mengatakan "sejarah akan menilai kita" jika tak berbuat apa-apa menanggapi situasi krisis di Papua.

"Sejumlah ahli hukum internasional telah menyerukan (krisis di Papua) genosida, maksud saya memang telah masuk kriteria genosida. Sejarah akan mencatat kita dan kita harus berada di sisi yang benar dalam sejarah," kata Ragenvanu di New York.

"Australia harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah Papua Barat, terutama karena (Australia) berada di Dewan HAM PBB, (Australia) adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik," paparnya menambahkan seperti dikutip SBS.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas mengecam dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menyusul kerusuhan terbaru yang terjadi Wamena pada awal pekan ini.

Di depan seluruh 193 negara anggota PBB Tabimasmas mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses Komisaris Tinggi HAM PBB untuk meninjau situasi sebenarnya di Papua.

Di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mendesak seluruh pihak untuk "benar-benar menahan diri" untuk tidak memperkeruh situasi di Papua.

"Kami tentu sangat khawatir dengan laporan-laporan kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Situasi di Papua sangat penting di mana perwakilan kami di Jakarta terus memonitor kondisi Papua bersama dengan otoritas (Indonesia)," kata Payne.

Sementara itu, juru bicara Partai Buruh (oposisi pemerintah Australia) untuk urusan hubungan luar negeri, Penny Wong, mengecam "kekerasan yang terjadi di Papua".

Meski begitu, ia menuturkan pihaknya tetap netral dan mengakui kedaulatan Indonesia di tanah Papua.

"Kami telah mengangkat kekhawatiran terkait pelanggaran HAM di Papua Barat dan kami akan terus berupaya menjunjung tinggi hak universal semua orang untuk mengekspresikan pandangan politiknya secara bebas dan damai terkait Papua Barat," ucap Wong melalui pernyataan.

"Partai Buruh benar-benar menghormati integritas kedaulatan teritorial Indonesia, rasa saling hormat terhadap kedaulatan dan integritas kedua negara tertuang dalam Perjanjian Lombok, yang tetap menjadi landasan kerja sama keamanan antara Indonesia-Australia," katanya. (rds/age)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2ofLeLf
via IFTTT