
"Ketika Amerika tak mau [mengizinkan Iran berpartisipasi], kita harus memaksa pergi. Sangat penting bagi kami untuk ikut serta dalam sidang Majelis Umum PBB dan berbicara di berbagai tingkatan," ujar Rouhani seperti dikutip AFP.
Melanjutkan pernyataannya, Rouhani berkata, "Tindakan jahat terhadap Iran dan isu sulit dan rumit di kawasan dengan mereka harus dijelaskan kepada rakyat dan negara-negara dunia."
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, enggan mengomentari keluhan tersebut, tapi mengisyaratkan dukungan agar Rouhani tak mendapatkan visa.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pun turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Ia menghubungi AS dan menyampaikan harapan agar semua delegasi bisa mendapatkan visa untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB.
Perjanjian yang diteken oleh negara anggota tetap DK PBB beserta Jerman itu mewajibkan Iran membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, jauh dari keperluan mengembangkan senjata nuklir yaitu 90 persen.
Sebagai timbal balik, negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.
[Gambas:Video CNN]
Namun, di bawah komando Presiden Donald Trump, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.
Belum reda permasalahan nuklir ini, muncul lagi perseteruan baru antara kedua negara ketika AS menuding Iran sebagai dalang di balik serangan drone di kilang minyak terbesar di Arab Saudi.
Tak lama setelah serangan yang memangkas 5 persen produksi minyak dunia tersebut, kelompok pemberontak di Yaman, Houthi, langsung mengklaim bertanggung jawab. Namun, AS mengklaim punya bukti yang menunjukkan serangan itu tak dilakukan dari Yaman, melainkan Iran. (has)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2ADJpLb
via IFTTT
No comments:
Post a Comment